Humas DPRK : Panitia Musyawarah DPRK Aceh Tamiang menggelar Rapat untuk menentukan penjadwalan pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021. Selasa, 07-09-2021.

Dalam agenda lainnya, Panitia Musyawarah juga akan mengambil keputusan terhadap perubahan jadwal pembahasan KUA-PPAS Tahun 2022, mengingat bahwa pembahasan agenda tersebut akan dilakukan secara bersamaan dan dipandang perlu untuk membahas terlebih dahulu mengenai pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2021.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS. Perubahan tersebut dilakukan oleh Kepala Daerah dengan memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.

Rapat Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Suprianto, ST selaku Ketua DPRK didampingi Wakil Ketua Fadlon, SH dan Muhammad Nur, menghasilkan keputusan bahwa penjadwalan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2021 akan dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 21 September 2021 dan pembahasan KUA-PPAS Tahun 2022 akan dilanjutkan kembali mulai tanggal 22 sampai dengan 28 September 2021.

Suprianto, ST mengatakan, “Insya Allah pembahasan ini akan dilaksanakan sesuai tepat waktu sampai dengan kesepakatan bersama dengan Bupati Aceh Tamiang terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Dokumen tersebut telah disampaikan kepada kami pada hari Jum’at yang lalu melalui Sekretaris DPRK dan telah dilaporkan kepada kami, sehingga hari ini kami dengan segera melakukan Rapat Panitia Musyawarah untuk melakukan penjadwalan pembahasannya.

Untuk selanjutnya, akan kita laksanakan Perubahan APBK berdasarkan Perubahan KUA dan PPAS tersebut. Kami memahami bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembahasan ini agak terlambat dan kami akan berusaha dengan pihak eksekutif untuk segera menyelesaikannya.

Saat ini, Panitia Anggaran bersama Komisi-Komisi DPRK sedang membahas KUA dan PPAS Tahun 2022 dan karena Perubahan APBK merupakan hal mendesak dan penting untuk dilaksanakan. Kami akan menunda pembahasan anggaran Tahun 2022, ucapnya.

Di sela kegiatan yang padat mengenai pembahasan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2021 dan juga rangkaian kegiatan pembahasan anggaran Tahun 2022, Panitia Musyawarah juga memutuskan, atas dasar usulan komisi-komisi yang disampaikan kepada kami, untuk membentuk Panitia Khusus mengenai penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. RAPALA, kata Suprianto, ST ( Humas, 08/09/2021 ).