Humas DPRK: Sesuai dengan jadwal pembahasan yang telah disepakati Panitia Musyawarah, DPRK Aceh Tamiang pada hari ini mulai melakukan pembahasan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Aceh Tamiang. Rapat pembahasan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua, Fadlon, SH dan turut dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang (TAPK), Senin,06/09/2021.

Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon, SH mengatakan, "penyerahan dokumen KUA-PPAS telah disampaikan oleh Bupati Aceh Tamiang kepada DPRK dalam Rapat Paripurna pada hari Jum’at tanggal 27 Agustus 2021 yang lalu, dan selanjutnya dilakukan pembahasan untuk merampungkan usulan-usulan pokok-pokok pikiran Anggota Dewan yang telah tertampung dalam RKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 yang telah ditetapkan",ucapnya.

 Dimana sesuai ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022.

 “Pada prinsipnya, kami ingin anggaran yang akan disahkan nantinya sesuai dengan perencanaan, penatausahaan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”,tambahnya.

 

Pembukaan Rapat Pembahasan KUA PPAS Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon,SH di Ruang Panggar DPRK Aceh Tamiang, Senin,06/09/2021.

 

 “Tim anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) perlu melakukan pemaparan terhadap KUA-PPAS Tahun 2022 yang diusulkan sehingga nantinya hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan kami dalam menyetujui Rancangan KUA-PPAS Tahun 2022, mengingat kebijakan belanja daerah terhadap asumsi pendapatan daerah harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta kondisi riil sekarang di saat pandemi yang berpengaruh pada sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah”, sambungnya.

 Dalam rancangan KUA-PPAS Tahun 2022, kebijakan umum serta prioritas anggaran dirincikan dalam rencana penerimaan daerah dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp 1.253.641.222.022,- prioritas belanja daerah dengan proyeksi sebesar Rp 1.260.641.222.022,- serta rencana pembiayaan daerah dengan proyeksi pembiayaan netto sebesar Rp 7.000.000.000. (Red/Humas).