Humas DPRK : DPRK bersama Pemkab. Aceh Tamiang mengesahkan tiga Rancangan Qanun menjadi Qanun dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang yang dipimpin oleh Suprianto, ST selaku Ketua DPRK Aceh Tamiang dan didampingi oleh Wakil Ketua yaitu Fadlon, SH dan Muhammad Nur, Kamis,02/09/2021.            

Ketiga Rancangan Qanun yang telah melalui proses tahapan pembicaraan tingkat I antara Panitia Legislasi dan Tim Asistensi beserta Organisasi Perangkat Daerah Pemrakarsa serta telah dilakukan fasilitasi dan evaluasi oleh Gubernur Aceh, meliputi Rancangan Qanun tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Rancangan Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang, dan Rancangan Qanun tentang Penetapan Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang. 

Pengesahan tersebut tertuang dalam Keputusan DPRK Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan 3 (Tiga) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna yangn dibacakan oleh Sekretaris Dewan, Rulina Rita, ST. MT. 

Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto, ST mengatakan "bahwa   Fraksi-fraksi di DPRK Aceh Tamiang telah menyampaikan pendapat akhirnya terhadap pengesahan Rancangan Qanun dalam Rapat Paripurna sebelumnya dan pada Rapat Paripurna hari ini yang mengagendakan pengambilan keputusan, didahului dengan permintaan persetujuan secara lisan oleh peserta rapat yang memenuhi qourum"ucapnya. 

"Rapat Paripurna yang mengagendakan persetujuan bersama Bupati Aceh Tamiang dan DPRK Aceh Tamiang terhadap 11 (sebelas) Rancangan Qanun Tahun 2021 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah. Hal ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dievaluasi oleh Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya akan ditetapkan menjadi Qanun. Kesebelas Rancangan Qanun tersebut adalah Pajak Parkir, Perubahan atas Qanun Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Perubahan atas Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Perubahan atas Qanun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Perubahan atas Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Perubahan atas Qanun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Rekalme, Perubahan atas Qanun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Perubahan atas Qanun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Perubahan atas Qanun Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Tempat Pelelangan Hewan Ternak, dan Retribusi Tempat Rekreasi. Persetujuan bersama tersebut tertuang dalam Keputusan DPRK Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2021",tambahnya. 

Keempat belas Rancangan Qanun yang ditetapkan sebanyak tiga dan sebelas dilakukan persetujuan bersama merupakan Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Prioritas Tahun 2021, kecuali satu rancangan Qanun yang ditetapkan merupakan Program Legislasi pada tahun sebelumnya yaitu Rancangan Qanun tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. 

Pengesahan ini sesuai dengan Daftar Program Legislasi Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebanyak 21 Rancangan Qanun, dimana 18 Rancangan Qanun yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan sebanyak 3 Rancangan Qanun merupakan usul inisiatif dari DPRK Aceh Tamiang, (Red/Humas).

 

Ket.Foto: Sekretaris DPRK Aceh Tamiang,Rulina Rita,ST,MT mendampingi Pimpinan DPRK dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, H.T.Insyafuddin,ST saat penandatanganan kesepakatan bersama, kamis,02/09/2021.