Bahwa pada hari Jumat (09/10) sekitar pukul 10.00 WIB , DPRK Aceh Tamiang didatangi  peserta aksi dari Aliansi Masyarakat Aceh Tamiang yang menolak dan menggugat UU OMNIBUSLAW (Cipta Kerja). Para peserta aksi yang berjumlah sekitar 500 an orang diterima langsung oleh pimpinan dan beberapa anggota DPRK Aceh Tamiang. Aksi Demontrasi yang dikawal oleh pihak keamanan dan tetap menerapkan protokol kesehatan tersebut berjalan tertib dan lancar. guna mempermudah dialog dengan para peserta aksi, Pimpinan DPRK Aceh Tamiang mempersilahkan para peserta aksi memasuki ruang sidang utama gedung DPRK Aceh Tamiang dan melakukan dialog langsung dengan pimpinan dan anggota DPRK Aceh Tamiang.

Sementara itu, ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto, ST yang sebelumnya tidak dapat hadir karena kurang sehat, memaksakan diri untuk hadir menemui para peserta aksi. Dengan hadirnya ketua DPRK, maka lemgkaplah pimpinan DPRK Aceh Tamiang dan Koordinator peserta aksi pun membacakan tuntutan mereka.

Para peserta aksi menggugat UU Omnibuslaw (Cipta Kerja) dan membacakan 2 poin petisi yakni:

  1. Mendesak presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU) dalam mencabut Omnibuslaw Cipta Kerja.
  2. Mendesak DPR RI untuk merevisi Pasal-pasal di Omnibuslaw yang kontroversial yang dapat merebut hak asasi manusia.

Dalam aksinya para peserta aksi juga meminta DPRK Aceh Tamiang menolak UU Cipta Kerja dan menanda tangani petisi yang berisi tuntutan peserta aksi, kemudian meminta DPRK mengirimkan petisi yang telah di tanda tangani ke Sekretariat Jendral DPR RI, Ketua Komisi IX DPR RI, dan ketua DPR RI masing masing di Jakarta.

Menyikapi hal tersebut, pada hari selasa, tanggal 13 Oktober 2020, pimpinan DPRK Aceh Tamiang melalui Sekretariat DPRK Aceh Tamiang telah mengirim Petisi Pernyataan Sikap tersebut yang surat pengantarnya di tandatangani langsung oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto, ST.