DPRK ACEH TAMIANG GELAR RAPAT PARIPURNA KE-III

Penyampaian Jawaban/Penjelasan Eksekutif atas Pandangan Umum Anggota Dewan (Fraksi-fraksi)

Humas DPRK:  Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang gelar rapat Paripurna ke-III dengan agenda penyampaian jawaban/penjelasan Bupati Aceh Tamiang (Eksekutif) atas pandangan umum Anggota Dewan (Fraksi-fraksi) terhadap Rancangan qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBK Tahun 2019. Acara berlangsung di ruang Sidang utama DPRK Aceh Tamiang, Jum’at (17/04/2020).

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Serahkan Jawaban/Penjelasan Bupati Kepada Ketua DPRK yang didampingi Wakil Ketua dan Plt.Sekretaris DPRK Aceh Tamiang, Jum'at, (17/4/2020)

 

Ketua DPRK  Aceh Tamiang, Suprianto,ST mengatakan, berdasarkan laporan sekretaris Dewan jumlah dewan yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 28 orang, oleh karena itu rapat paripurna dibuka dan terbuka untuk umum.

“Mari kita dengar jawaban dari Eksekutif atas pandangan umum  Anggota dewan (fraksi-fraksi) pada Sidang Paripurna ke-II Hari Rabu (15/04/2020) lalu,”terangnya.

"Pada Rapat paripurna ke II(dua) telah disampiakan melalui juru bicara masing-masing fraksi yaitu,  Sugiono Sukandar SH dari Fraksi Partai Gerindra,Miswanto SH dari  Fraksi Partai Aceh, Erawati IS, SH dari Fraksi Partai Ramiang Sepakat dan Zulfidar, SE, MM dari Fraksi Parati Amanat Persatuan Keadilan",tambahnya.

“Jawaban/penjelasan Bupati Aceh Tamiang atas pandangan umum anggota dewan (fraksi—fraksi) terahdap raqan pertanggung jawaban pelaksanaan APBK Aceh Tamiang tahun anggaran 2019 akan kami serahkan kepada Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang sebagai bahan masukan pada saat pembahasan nanti,”terang Ketua Dewan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Basyaruddin SH memaparkan, menanggapi pandangan fraksi Partai gerindra mengenai RPJM Aceh Tamiang perihal meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan masyarakat dapat disampaikan bahwa hampir semua sektor ekonomi mengalami peningkatan pertumbuhan.

“hal itu ditandai dengan meningkatknya produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita selama Tahun 2014-2019.,”ucapnya.

Selain itu, saldo kas di kas Daerah per 31 Desember 2019 sebesar 1.986.425.054,77, yang hanya sekitar 10,56 persen dari total keseluruhan tidak mencukupi untuk membayar beberapa paket pekerjaan, sehingga paket pekerjaan tersebut baru dibayarkan pada tahun anggaran 2020.

“Sejumlah silfa lainnya tersebar pada rekening BLUD (RSUD), rekening FKTP (Puskesmas) dan rekening sekolah-sekolah berupa dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang masing-masing sudah jelas peruntukkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan,”papar Sekda.

menanggapi pandangan umum fraksi Partai Aceh mengenai penyertaan modal pemerintah sebesar 2.250.000.000,00, dapat dijelaskan bahwa pernyataan modal kepada PDAM merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat yang diperoleh pemda Aceh Tamiang dari Kementerian Keuangan.

“Sesuai dengan surat dari Kemeterian Keuangan RI Tanggal 2 Mei 2019 prihal penetapan pemberian hibah daerah untuk program hibah air minum perkotaan dari sumber dana penerimaan dalam negeri TA 2019, yang dengan hal tersebut diharapkan,PDAM dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat,”kata sekda.

Menanggapi pandangan umum fraksi Tamiang Sepakat, dapat disampaiakan bahwa untuk mengantisifasi potensi gagal bayar belanja kegiatan atau pekerjaan pada tahun anggaran 2020, maka saat ini kami sedang malakukan proses penyesuaian target pedapat daerah dan rasional belanja daerah berdasarkan peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020, yang akan menjabarkan pengurangan untuk transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) meliputi dana intensif daerah (DID), Dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK) fisik dan nonfisik serta dana otonomi khusus Provinsi Aceh (DOKA) dalam penanganan pandemi covid-19 dan ancaman perekonomian nasional.

“Reasional Anggaran pendapatan dan belanja tahun 2020 tersebut, akan kami sampaikan kepada DPRK Aceh Tamiang setelah prosesnya selesai,”Kata sekda

Menanggapi pandangan umum fraksi Amanat Persatuan dan keadilan, Sekda juga menjelaskan, terkait temuan BPK RI tahun 2019 terhadap kelebihan bayar pada Dinas Pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebanyak 22 paket senilai Rp. 806.060.00,0, bahwa bidang bina marga sudah menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan  pemotongan dana beserta denda pada beberapa SP2D di tahun 2020 sebesar Rp. 156.717.417,00 serta bidang sumber daya air melalui penyetoran dana ke rekening kas daerah Aceh Tamiang pada tanggal 06 februari 2020 sebesar Rp. 23.831.000,00.

“Terhadap kelebihan bayar 2 paket pada Dinas Kesehatan, tindak lanjut temuan sudah dilakukan dengan melakukan penyetoran dana kelebihan bayar tersebut ke kas daerah sebesar Rp. 5.000.000,00 oleh CV.PPM pada tanggal 25 Februari 2020. Hingga saat ini, sisa kelebihan bayar terhadap dua pekerjaan tersebut sebesar Rp. 33.648.000,00,”jelas Basyaruddin. (Red-Humas DPRK)