Humas-DPRK, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang bertempat di ruang sidang utama DPRK Aceh Tamiang  menggelar rapat paripurna ke-4 DPRK Aceh Tamiang terkait Laporan Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020, Rabu (7/9).

 

Desi Amelia juru bicara Banggar DPRK A.Tamiang menyampaikan pendapat Banggar terhadap KUA dan PPAS ABPK A.Tamiang T.A.2020 (Sumber : Humas-Sekrt.DPRK A.Tamiang)

 

Rapat paripurna DPRK Tamiang dipimpin Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, SH dihadiri Sekretaris Daerah  Kabupaten Aceh Tamiang H.Basyaruddin, SH Anggota DPRK Aceh Tamiang serta Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

“Sesuai agenda rapat paripurna hari ini yaitu penyampaian pendapat Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang terhadap KUA dan PPAS APBK Aceh Tamiang T.A.2020, dan selanjutnya KUA dan PPAS Aceh Tamiang akan kami serahkan kepada Anggota DPRK Aceh Tamiang (Fraksi-Fraksi) sebagai bahan dalam menyusun pendapat akhir fraksi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019.” Ujar Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon, SH

Juru bicara Banggar DPRK Aceh Tamiang, Desi Amelia dalam menyampaikan laporan Banggar DPRK pada sidang paripurna mengatakan, setelah melaksanakan pembahasan rancangan KUA-PPAS APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020, Banggar DPRK Aceh Tamiang bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Tamiang,  Banggar DPRK menyarankan kepada Bupati Aceh Tamiang, agar untuk pencapaian Pendapat Anggaran Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tamiang melakukan ekstensitifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, melakukan pendatan wajib pajak dan wajib retribusi, optimalisasi penerimaan PBB

Selanjutnya Desi Amelia meminta agar program yang akan dilaksanakan oleh BUMD baik itu yang dikelola oleh BUMD sendiri maupun yang bekerjasama dengan pihak lain agar dapat dipresentasikan kepada Anggota DPRK Aceh Tamiang dengan disertai kajian investasi maupun kajian keuangan lainnya, karena DPRK Aceh Tamiang ingin output yang duidapat benar-benar dapat meningkatkan PAD Kabupaten Aceh Tamiang, selain itu juga Banggar DPRK Aceh Tamiang meminta kepada Bupati Aceh Tamiang agar mengingatkan kepada Kepala OPD Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan kegiatan anggaran yang sudah dibahas oleh DPRK bersama TAPK Aceh Tamiang dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tersedianya layanan fasilitas publik dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Aceh Tamiang untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, penataan Kota Kualasimpang serta sinergisitas yang baik antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama DPRK Aceh Tamiang juga merupakan catatan Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang dalam penyampaian pendapat Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang.(ES)