Humas-DPRK, DPRK Aceh Tamiang menggelar rapat paripurna ke-5 (penutup) agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 sekaligus Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Kepala Daerah dan DPRK Aceh Tamiang, bertempat di ruang sidang utama DPRK Aceh Tamiang, Jumat (23/8)

 

 Pimpinan DPRK dan Bupati Aceh Tamiang melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama terhadap KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2019 (Sumber : Humas-Sekrt.DPRK.A.Tamiang)

 

Rapat paripurna dipimpin Fadlon, SH, menyatakan bahwa ageda paripurna hari ini Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 sekaligus Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Kepala Daerah dan DPRK Aceh Tamiang.

Pendapat akhir Fraksi Partai Aceh melalui juru bicara Ngatiyem.S.Pd menyampaikan, fraksi Partai Aceh Menerima terhadap KUA dan PPAS Perubahan T.A.219, serta meminta kepada Inspektorat Kab.Aceh Tamiang lebih mengawasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBK Perubahan, selanjutnya Fraksi Partai Aceh memberikan apresiasi kepada Banggar DPRK yang telah mengusulkan kepada Bupati agar memberikan reward terhadap SKPK yang telah mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melebihi target yang ditetapkan.

  

Erawati IS,SH juru bicara Fraksi Merah Putih menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA dan PPAS Perubahan T.A.2019 (Sumber : Humas-Sekrt.DPRK A.Tamiang)

 

Erawati IS, SH selaku juru bicara Fraksi Merah Putih mengatakan didalam KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2019 terdapat beberapa bidang yang perlu diperhatikan, Bidang Perencanaan dan Penganggaran, Pemkab Aceh Tamiang belum serius benar dalam pengetasan maupun pengurangan kemiskinan, hal ini dapat dilihat masih minimnya dukungan dana untuk program kemiskinan, terhadap Bidang Keuangan dokumen KUPA-PPAS Perubahan belum sepenuhnya menyajikan informasi lengkap performance anggaran sebagaimana sesuai Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  masih rendahnya layanan pendidikan dan keterampilan, keterbatasan kerja, kurangnya kualitas kesehatan merupakan perhatian Fraksi Merah Putih dalam Bidang Pelayanan Dasar, terhadap Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Aparatur mengingatkan agar dalam pengangkatan, pemberhentian dan pemindahaan PNS harus sesuai keahlian dan tupoksi pegawai yang bersangkutan hal ini diharapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Fraksi Tamiang Sekate dapat menerima KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2019 dengan beberapa catatan, seperti yang dibacakan Siti Zaleha, ST selaku juru bicara, dengan beberapa saran, terutama diharapkan agar Bupati Aceh Tamiang mengingatkan kepada Kepala SKPK memahami terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru sehingga dalam menjalankan program APBK Perubahan tidak terbentur dengan peraturan yang ada, Kegiatan sumber dana Otsus dan DAK juga menjadi perhatian Fraksi Tamiang Sekate agar Kepala SKPK melengkapi seluruh dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai mekanisme peraturan yang berlaku sehingga dapat direalisasikan sesuai aturan yang ada.  

Dalam rapat paripurna ini, Sekretaris DPRK, Drs. Syuibun Anwar membacakan Keputusan DPRK Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019.

Bupati Aceh Tamiang, H.Mursil,SH,M.Kn dalam sambutan mengatakan, Kami menyadari dalam penyusunan KUA dan PPAS Perubahan masih diperlukan penyempurnaan, atas asaran dan rekomendasi yang disampaikan akan diperhatikan dan diupayakan dalam pelaksanaannya, dalam kesempatan ini Bupati juga menekankan kepada SKPK agar untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBK Perubahan sehingga hasil implementasinya tepat sasaran dan peruntukkannya.

 

Bupati Aceh Tamiang H.Mursil,SH,M.Kn ketika memberikan sambutan terhadap pendapat akhir Fraksi DPRK terhadap KUA dan PPAS Perubahan T.A.2019 dalam rapat paripurna DPRK A.Tamiang(Sumber: Humas-Sekrt. DPRK A.Tamiang)

 

 "Dengan selesainya pembahasan KUA dan PPAS Perubahan, kami berharap dapat dijadwalkan pembahasan rancangan qanun APBK Perubahan T.A.2019.” ucap Bupati H.Mursil,SH.M.Kn.

Turut hadir dalam rapat paripurna Dandim 0117/Aceh Tamiang Letkol Inf Deki Rayusyah Putra, S. Sos. M.I. Pol, AKP Azwan mewakili Polres Aceh Tamiang, Perwakilan MPD Kabupaten Aceh Tamiang H.Azhar.M.Kom.I, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, serta undangan lainnya. (ES)

 

Humas-DRPK– DPRK Aceh Tamiang kembali menggelar rapat paripurna ke-4 dengan agenda Penyampaian Pendapat Badan Anggaran terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (P-APBK) Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019, bertempat ruang sidang utama DPRK Aceh Tamiang, Kamis (22/8)

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRK, Fadlon,SH dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tamiang, pihak Eksekutif hadir Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang Ir. Adi Darma, M.Si, SH, Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang.

Dalam laporan hasil kegiatan Banggar pembahasan Rancangan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 yang dibacakan oleh Juniati,S.Farm, Apt disebutkan pembahasan KUA-PPAS P-APBD tahun 2019 untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kemampuan dan daya dukung anggaran, serta mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka KUA dan PPAS Perubahan lebih diprioritaskan kepada adanya perencanaan anggaran yang mapan dengan skala prioritas mengutamakan efektif dan efisiensi anggaran yang berbasis kinerja dengan pembangunan SKPK yang terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dinas teknis, serta diharapkan dalam rangka memenuhi kewajiban daerah, serta kegiatan yang bersifat mendesak harus segera dilaksanakan.

Juniati.S.Farm, Apt juru bicara Banggar DPRK A.Tamiang ketika menyampaikan laporan hasil pembahasan KUA dan PPAS Perubahan T.A.2019 (Sumber : Humas-Sekrt.DPRK A.Tamiang)

 

“Pembahasan KUA-PPAS P-APBK tahun 2019 dilakukan secara simultan dan tidak dibahas secara terpisah, karena semua esensi yang terkandung di dalamnya saling mendukung antara kebijakan program dan plafon anggarannya.”ujar Juniati.S.Farm,Apt.

 

Juniati.S.Farm, Apt juru bicara Banggar DPRK menyerahkan laporan pembahasan KUA dan PPAS Perubahan T.A.2019 kepada Pimpinan DPRK A.Tamiang Sumber : Humas-Sekrt.DPRK A.Tamiang)

 

Dalam penyampaian laporan banggar DPRK dalam rapat paripurna, disampaikan Pendapatan, sebelum perubahan sebesar Rp. 1.315.250.882.0192.376.737.387 menjadi setelah perubahan bertambah sebesar Rp.1.317.554.993.902, terjadi penambahan disektor Pendapatan  sebesar Rp. 2.304.111.883,-. Disektor Belanja sebelum perubahan Rp. 1.382.633.172.019, terjadi pengurangan Belanja sebesar Rp.12.315.323.972 atau setelah Perubahan berkurang menjadi Rp.1.370.317.848.047. Sementara pada Penerimaan Pembiayaan Daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 70.382.290.000, terdapat pengurangan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 15.344.435.855 sehingga setelah perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 55.037.854.145.- terhadap Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebelum perubahan sebesar  Rp.3.000.000.000 berkurang sebesar Rp. 725.000.000,- sehingga setelah perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah menjadi Rp. 2.275.000.000,-

Selanjutnya laporan Banggar DPRK tentang KUA-PPAS Perubahan APBK T.A.2019 diserahkan kepada anggota dewan (fraksi) DPRK Aceh Tamiang sebagai bahan dalam penyusunan pendapat akhir fraksi-fraksi yang akan disampaikan pada rapat paripurna ke-5 (penutup) hari Jumat, 23 Agustus 2019.(ES)