TUGAS BADAN KEHORMATAN :

( a ) Mengamati dan mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRK dalam rangka menjaga martabat dan kehoermatan sesuai dengan kode etik DPRK;

( b ) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRK terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRK dan sumpah /janji;

( c ) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan dan anggota DPRK, masyarakat dan atau pemilih; dan

( d ) Menyampaikan simpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud huruf c sebagai rekomendasi untuk menindaklanjuti oleh DPRK dalam Rapat Paripurna DPRK.

 

ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

Keputusan DPRK Aceh Tamiang Nomor 17 Tahun 2019 Tanggal 12 November 2019 Tentang Susunan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang

No Nama Jabatan Fraksi
1 Dedi Suriansyah,MA Ketua Amanat Persatuan dan Keadilan
2 Sugiono Sukandar,SH Wakil Ketua Partai Gerindra
3 Tri Astuti Anggota Tamiang Sepakat

TUGAS BADAN LEGISLASI :

( a ) Menyususn program legislasi daerah yang membuat daftar urutan Rancangan Qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRK;

( b ) Menyiapkan Rancangan Qanun usul Inisiatif DPRK berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

( c ) Melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun yang diajukan anggota, komisi dan gabungan komisi sebelum rancangan Qanun tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRK;

( d ) Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan qanun yang diajukan oleh anggota komisi, dan gabungan komisi diluar rancangan qanun yang secara khusus ditugaskan Badan Musyawarah;

( e ) Melakukan pembahasan dan perubahan /Penyempurnaan rancangan qanun yang secara khususu ditugaskan Badan Musyawarah;

( f ) Melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan qanun yang sedang dan /atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan qanun yang telah disahkan;

( g ) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi qanun melalui koordinasi dengan komisi;

( h ) Menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan qanun;

( i ) memberikan pertimbangan terhadap rancangan qanun yang sedang dibahas oleh Bupati dan DPRK; dan

( j ) Menginventarisasi masalah hukum dan peraturan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRK untuk dipergunakan sebaga bahan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

 

ANGGOTA BADAN LEGISLASI

(Keputusan DPRK Aceh Tamiang Nomor 17 Tahun 2019 Tanggal 12 November 2019 Tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang)

No Nama Jabatan Fraksi
1 Rahmad Syafrial, SH Ketua Tamiang Sepakat
2 Tgk.Irsyadul Afkar Wakil Ketua Amanat Persatuan dan Keadilan
3 Sugiono Sukandar,SH Anggota Partai Gerindra
4 Muhammad Irwan,SP Anggota Partai Gerindra
5 Juniati,S.Farm, Apt Anggota Partai Aceh
6 H.Samuri Anggota Tamiang Sepakat
7 Muhammad Saman,S.Pd Anggota Amanat Persatuan dan Keadilan 

TUGAS BADAN MUSYAWARAH : 

( a ) Menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;

( b ) Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;

( c ) Meminta dan/ atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan /penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

( d ) Menetapkan jadwal acara rapat DPRK;

( e ) memberikan saran /pendapat untuk memperlancar kegiatan;

( f ) Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan

( g ) Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada badan musyawarah.

 

SUSUNAN PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH

(Keputusan DPRK Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2019 Tanggal 12 November 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang)

No Nama Jabatan Fraksi
1 Suprianto,ST Ketua Merangkap Anggota Partai Gerindra
2 Fadlon, SH  Wakil Ketua Merangkap Anggota Partai Aceh
3 Drs. Syuibun Anwar Sekretaris Bukan Anggota -
4 Ir. H. T.Rusli Anggota Partai Gerindra
5 Fitriadi Anggota Partai Gerindra
6 Ngatiyem.S.Pd Anggota Partai Aceh
7 H. Syaiful Sofyan,SE Anggota Tamiang Sepakat
8 Muhammad Nasir Anggota Tamiang Sepakat
9 Rahmad Syafrial, SH Anggota Tamiang Sepakat
10 Erawati IS, SH Anggota Tamiang Sepakat
11 Muhammad Nur Anggota Tamiang Sepakat
12 Tri Astuti Anggota Tamiang Sepakat
13 Dedi Suriansyah,MA Anggota Amanat Persatuan dan Keadilan
14 Zulfidar, SE, MM Anggota Amanat Persatuan dan Keadilan 
15 Jayanti Sari, SH Anggota Amanat Persatuan dan Keadilan
16. Purwati Anggota Amanat Persatuan dan Keadilan 

TUGAS BADAN ANGGARAN :

( a ) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRK kepada Bupati dalam mempersiapkan RAPBK selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBK;

( b ) Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBK sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna;

( c ) Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

( d ) Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentengan APBK dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

( e ) Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBK serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah;

( f ) Memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran belanja DPRK; dan

( g ) Menyusun anggaran belanja DPRK dan Sekretariat DPRK, untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRK dan ditetapkan dalam Keputusan DPRK sebelum RAPBK disampaikan oleh Bupati kepada DPRK.

 

SUSUNAN PERSONALIA BADAN ANGGARAN

(Keputusan DPRK Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2019 Tanggal 12 November 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang)

No Nama Jabatan Fraksi
1 Suprianto, ST Ketua Merangkap Anggota Partai Gerindra
2 Fadlon, SH Wakil Ketua Merangkap Anggota Partai Aceh
3 Drs. Syuibun Anwar Sekretaris Bukan Anggota -
4 Salbiah.S.Pd.I Anggota Partai Gerindra
5 Sarhadi Anggota Partai Gerindra
6 Sugiono Sukandar, SH  Anggota Partai Gerindra
7 Miswanto, SH Anggota Partai Aceh
8 Syamsul Bahri,SP Anggota  Tamiang Sepakat
9. Irwan Efendi.A.Md Anggota Tamiang Sepakat
10. Maulizar Zikri Anggota Tamiang Sepakat
11. Hj.Rosmalina Anggota  Tamiang Sepakat
12. Muhammad Nur Anggota  Tamiang Sepakat
13. Tgk.Irsyadul Afkar,S.Sos.I Anggota  Amanat Persatuan dan Keadilan 
14. Dedi Suriansyah,MA Anggota  Amanat Persatuan dan Keadilan
15. Siti Zaleha,ST Anggota Amanat Persatuan dan Keadilan
16. Desi Amelia Anggota Amanat Persatuan dan Keadilan

Subkategori

 PIMPINAN  DPRK  ACEH TAMIANG

 

 Pimpinan  DPRK  Aceh Tamiang mempunyai tugas:

  1. Memimpin sidang DPRK Aceh Tamiang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan
  2. Menyusun rencana kerja Pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang 
  3. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRK Aceh Tamiang 
  4. Menjadi juru bicara DPRK Aceh Tamiang
  5. Melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRK
  6. Mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya
  7. Mengadakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD
  8. Mewakili DPRK di pengadilan
  9. Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  10. Menyusun rencana anggaran DPRK bersama sekretariat DPRK yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna
  11. Menyampaikan laporan Kinerja Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna DPRK yang khusus diadakan untuk itu